Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Batas Laut di Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam yang rentan terhadap pelanggaran batas laut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia harus dilakukan dengan tegas dan adil. “Kita harus mengawasi dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah laut Indonesia demi menjaga kedaulatan negara,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap tahunnya terjadi puluhan kasus pelanggaran batas laut di perairan Indonesia. Pelanggaran tersebut dapat berupa illegal fishing, penyelundupan barang ilegal, sampai dengan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. Hal ini sejalan dengan konvensi hukum laut internasional yang juga diterapkan di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Rili Djohani, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. “Kerjasama lintas sektor dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia,” ujarnya.

Dengan adanya upaya penegakan hukum yang tegas dan efektif, diharapkan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat ditekan dan wilayah laut Indonesia tetap aman serta sejahtera. Keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut juga akan memberikan dampak positif bagi ekonomi dan keamanan negara.