Upaya pemerintah dalam penegakan hukum di laut menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam yang ada di perairan Indonesia. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai lebih dari 5,8 juta kilometer persegi, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengawasi dan menegakkan hukum di seluruh wilayah tersebut.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum di laut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan patroli di perairan Indonesia. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan kehadiran kapal patroli di laut guna mencegah berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara,” ujar Sakti.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi terkait dan lembaga internasional, untuk memperkuat penegakan hukum di laut. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melindungi sumber daya alam di wilayahnya.

Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di laut. Hal ini diakui oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar. Menurutnya, kurangnya sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum di laut.

Untuk itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam upaya penegakan hukum di laut. “Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam di perairan Indonesia,” tambah Antam.

Dengan adanya upaya pemerintah dalam penegakan hukum di laut yang terus dilakukan, diharapkan perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua pihak diharapkan dapat mendukung upaya ini demi keberlangsungan negara dan keberlanjutan sumber daya alam yang ada.