Penyidikan kasus perikanan di Indonesia seringkali dihadapi dengan berbagai tantangan dan kendala yang kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal, namun juga eksternal yang mempengaruhi proses hukum dalam menangani kasus-kasus perikanan.

Salah satu tantangan utama dalam penyidikan kasus perikanan adalah adanya praktik illegal fishing yang terus terjadi di perairan Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda Aan Kurnia, illegal fishing menjadi masalah serius yang sulit diatasi. “Tantangan utama dalam mengatasi illegal fishing adalah kerja sama lintas sektoral antara lembaga terkait dan kurangnya alat pendeteksi yang memadai,” ujarnya.

Selain itu, kendala dalam penyidikan kasus perikanan juga disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat penegakan hukum di sektor perikanan.”

Selain itu, faktor korupsi juga menjadi hambatan dalam penyidikan kasus perikanan. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat terkait dengan perikanan seringkali menghambat proses hukum dan menyulitkan upaya penegakan hukum. “Korupsi dalam sektor perikanan harus ditindak tegas demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam penyidikan kasus perikanan, diperlukan kerja sama yang erat antara lembaga terkait, penguatan sumber daya manusia dan teknologi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik illegal fishing dan korupsi di sektor perikanan. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan komprehensif, Indonesia dapat menjaga keberlanjutan sumber daya lautnya dan melindungi kepentingan nasional di bidang perikanan.