Peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Hukum menjadi landasan bagi penegakan aturan dan memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana laut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Aan Kurnia, hukum sangat dibutuhkan dalam penanganan tindak pidana laut. “Hukum merupakan instrumen yang efektif untuk menindak pelaku kejahatan di laut,” ujarnya.

Peran hukum juga terlihat dalam upaya pemberantasan illegal fishing yang merugikan ekonomi Indonesia. Dengan adanya hukum yang jelas, pelaku illegal fishing dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Profesor Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Setiadi, menekankan pentingnya peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut. Menurutnya, hukum menjadi payung bagi penegakan keadilan di laut.

Selain itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, juga menambahkan bahwa hukum menjadi instrumen yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana laut. “Dengan adanya hukum yang tegas, diharapkan dapat mengurangi angka tindak pidana laut di Indonesia,” katanya.

Dalam konteks penanganan tindak pidana laut, hukum juga harus dapat berjalan seiring dengan upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Kombinasi antara hukum yang kuat dan aparat yang kompeten akan meningkatkan efektivitas dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia.

Dengan demikian, peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Hukum menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan perairan Indonesia dan melindungi sumber daya kelautan yang ada. Sebagai warga negara, kita juga perlu mendukung upaya pemerintah dalam penerapan hukum yang adil dan berkeadilan dalam penanganan tindak pidana laut.