Sejarah dan perkembangan organisasi Bakamla di Indonesia telah menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam konteks keamanan maritim. Bakamla atau Badan Keamanan Laut merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melindungi keselamatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia.

Sejarah Bakamla dimulai pada tahun 2014, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 untuk membentuk lembaga ini. Sejak saat itu, Bakamla terus mengalami perkembangan yang signifikan dalam upaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut Indonesia.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia, organisasi ini telah berhasil melakukan berbagai operasi penegakan hukum di laut, termasuk penangkapan kapal-kapal ilegal dan pemberantasan tindak kejahatan di perairan Indonesia. “Sejarah Bakamla adalah bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam melindungi wilayah perairan Indonesia,” ujarnya.

Perkembangan Bakamla juga terlihat dari peningkatan jumlah personel dan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Bakamla telah mengalami perkembangan yang pesat dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengamankan perairan Indonesia.”

Meskipun demikian, masih banyak yang perlu dilakukan agar Bakamla dapat menjadi lembaga yang lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Menurut pakar keamanan maritim, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, “Perkembangan Bakamla harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya.”

Sejarah dan perkembangan organisasi Bakamla di Indonesia memang menarik untuk dipelajari. Dengan terus melakukan inovasi dan perbaikan, diharapkan Bakamla dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia.