Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum di Laut Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara kita. Saat ini, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum di laut Indonesia, mulai dari kurangnya sarana dan prasarana, hingga minimnya koordinasi antar lembaga terkait.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kita perlu meningkatkan kerjasama antara Bakamla, TNI AL, Polair, dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia.” Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, yang menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam upaya menjaga kelestarian laut Indonesia.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mendukung penegakan hukum di laut Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Coral Triangle Center (CTC), Rili Djohani, “Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di laut perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas ilegal di perairan Indonesia.”

Dalam hal ini, penguatan hukum dan peraturan juga perlu terus dilakukan untuk memberikan landasan yang kuat dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Mas Achmad Santosa, “Perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku illegal fishing dan kegiatan ilegal lainnya di laut Indonesia.”

Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, penguatan peran masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia dapat meningkat sehingga dapat menjaga keamanan dan kedaulatan negara kita. Semua pihak perlu bersatu untuk mencapai tujuan tersebut demi keberlangsungan laut Indonesia yang lestari.