Tantangan dalam menangani pelanggaran batas laut di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Pelanggaran batas laut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari illegal fishing hingga penyelundupan barang ilegal. Menangani masalah ini memerlukan kerja sama antara berbagai pihak terkait, termasuk TNI AL, KKP, dan pihak kepolisian.

Menurut Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, “Pelanggaran batas laut merupakan ancaman serius bagi kedaulatan negara. Tantangan dalam menangani pelanggaran batas laut ini membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait.” Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, TB Haeru Rahayu, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut harus dilakukan dengan tegas.”

Salah satu tantangan utama dalam menangani pelanggaran batas laut adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga terkait. Menurut Direktur Eksekutif The Habibie Center, Rahimah Abdulrahim, “Indonesia perlu meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat efektif menangani pelanggaran batas laut.”

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam upaya menangani pelanggaran batas laut. Masyarakat perlu menjadi mata dan telinga bagi pihak yang berwenang agar pelanggaran batas laut dapat dicegah dan ditindak secara cepat. Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, “Masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawasan dan melaporkan setiap kejadian pelanggaran batas laut.”

Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, TNI AL, KKP, kepolisian, dan masyarakat, diharapkan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat diminimalisir. Tantangan dalam menangani pelanggaran batas laut memang besar, namun dengan upaya bersama, hal ini dapat diatasi demi menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.