Perlindungan sumber daya laut melalui penegakan hukum tindak pidana laut merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Banyak kasus illegal fishing dan penangkapan ikan secara berlebihan yang merusak lingkungan laut dan mengancam keberlangsungan hidup banyak spesies laut.

Menurut Dr. Lida Pet-Soede, Kepala Program Konservasi WWF Indonesia, “Perlindungan sumber daya laut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh masyarakat dan stakeholders terkait. Penegakan hukum tindak pidana laut harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk menekan praktik illegal fishing yang merugikan lingkungan laut kita.”

Salah satu cara untuk melindungi sumber daya laut adalah dengan meningkatkan patroli laut dan penindakan terhadap pelaku illegal fishing. Dalam hal ini, peran Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Menurut data dari KKP, tahun lalu terdapat peningkatan jumlah kasus illegal fishing yang berhasil ditindak dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana laut masih sangat besar. Banyak faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum, seperti minimnya sumber daya dan sarana yang memadai, serta kurangnya kerjasama antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholders terkait dalam upaya melindungi sumber daya laut.

Melalui penegakan hukum tindak pidana laut yang efektif, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku illegal fishing dan penangkapan ikan secara berlebihan. “Kita harus bersatu dalam upaya melindungi sumber daya laut agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang,” ujar Dr. Lida Pet-Soede.

Dengan demikian, perlindungan sumber daya laut melalui penegakan hukum tindak pidana laut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Semua pihak harus berkomitmen untuk melindungi sumber daya laut demi kesejahteraan bersama.