Kebijakan pemerintah dalam penanganan konflik laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Konflik laut seringkali muncul akibat persaingan antara negara-negara yang memiliki wilayah perairan yang sama. Untuk itu, pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas dan terukur dalam penanganan konflik laut.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, kebijakan pemerintah dalam penanganan konflik laut harus berbasis pada hukum internasional yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan negara dan menghindari terjadinya konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan kerjasama antar negara dalam hal penegakan hukum laut. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Center for Ocean Law and Policy (ICOLP), Hikmahanto Juwana, bahwa kerjasama antar negara sangat penting dalam penanganan konflik laut.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang luas. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Maritim Indonesia (PerMarin), Rokhmin Dahuri, keberlanjutan sumber daya laut harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah.

Dalam menghadapi konflik laut, pemerintah juga harus melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk masyarakat pesisir dan nelayan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam penanganan konflik laut.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang jelas dan melibatkan seluruh pihak terkait, diharapkan konflik laut di Indonesia dapat diminimalisir dan sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi keberlangsungan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.